psm-makassar-mengajukan-banding-atas-pembatalan-3-poin

PSM Makassar Mengajukan Banding Atas Pembatalan 3 Poin

7 minutes ago
program-jari-tangan-pertamina-ep-raih-icsa-award-2024

Program "Jari Tangan" Pertamina EP raih ICSA Award 2024

10 minutes ago
proyek-gasifikasi-13-pembangkit-gas-di-ntb-dan-ntt-dimulai

Proyek Gasifikasi 13 Pembangkit Gas di NTB dan NTT Dimulai

15 minutes ago
gagal-bersaing-dengan-2-legenda-motogp-jorge-martin-siap-permalukan-marc-marquez-dan-francesco-bagnaia

Gagal Bersaing dengan 2 Legenda MotoGP, Jorge Martin Siap Permalukan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia

15 minutes ago
ratas-dengan-prabowo-menhut-singgung-potensi-hutan-jadi-cadangan-pangan

Ratas dengan Prabowo, Menhut Singgung Potensi Hutan Jadi Cadangan Pangan

18 minutes ago
ojk-pasar-modal-indonesia-resilien-sepanjang-2024

OJK: Pasar modal Indonesia resilien sepanjang 2024

19 minutes ago
kai-rekayasa-operasional-kajj-antisipasi-kemacetan-malam-tahun-baru

KAI rekayasa operasional KAJJ antisipasi kemacetan malam tahun baru

24 minutes ago
kek-kura-kura-bali-pastikan-tiap-pembangunan-tak-ganggu-penerbangan

KEK Kura-kura Bali pastikan tiap pembangunan tak ganggu penerbangan

28 minutes ago
ihsg-akhiri-2024-menguat-ditutup-di-posisi-707990

IHSG Akhiri 2024 Menguat, Ditutup di Posisi 7.079,90

29 minutes ago
ragam-ucapan-selamat-tahun-baru-dalam-berbagai-bahasa

Ragam ucapan selamat tahun baru dalam berbagai bahasa

29 minutes ago
sinopsis-film-men-in-black-2-kembalinya-agen-legendaris

Sinopsis Film Men In Black 2, Kembalinya Agen Legendaris

29 minutes ago
kasus-tppo-wni-marak-terjadi-ketua-dpr-sebut-pentingnya-mitigasi-dan-pencegahan

Kasus TPPO WNI Marak Terjadi, Ketua DPR Sebut Pentingnya Mitigasi dan Pencegahan

31 minutes ago

Soal Polemik PP 28/2024, Kemendag dan Kemenperin Seharusnya Dilibatkan

JPNN • Wed, 11 Sep 2024 02:39

60
Soal Polemik PP 28/2024, Kemendag dan Kemenperin Seharusnya Dilibatkan

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah melihat banyaknya penolakan terhadap PP 28/2024 terjadi akibat minimnya partisipasi publik dan Kementerian lain dalam proses penyusunan aturan tersebut.

Read More...

User's comments

Related News

^