JAKARTA - Bupati Sekadau Aron saat memaparkan materi dalam acara Forum Pemikiran Strategis Nasionalamp;nbsp; di Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (27/5). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menggelar Forum Pemikiran Strategis Nasional di Universitas Trisakti guna membahas strategi penguatan sawit rakyat dalam membangun ekosistem yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. amp;nbsp; Acara ini menghadirkan pembicara dari kalangan pemerintah daerah, organisasi petani, hingga akademisi. Salah satu pembicara utama, Bupati Sekadau Aron, S.H., menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap petani dalam pembangunan industri sawit nasional. amp;nbsp; amp;ldquo;Kami mendukung investasi sawit karena terbukti menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat, khususnya di Sekadau. Tapi pertumbuhan ini harus memberi ruang bagi petani kecil dan masyarakat adat sebagai pelaku utama,amp;rdquo; ujar Aron. amp;nbsp; Aron juga mendorong percepatan kebijakan energi nasional, terutama dalam pengembangan biodiesel dari kelapa sawit. amp;nbsp; amp;ldquo;Pemerintah pusat perlu segera mendorong produksi CPO menjadi biodiesel secara masif. Kami di daerah menantikan hal ini agar harga sawit membaik dan petani makin sejahtera,amp;rdquo; katanya. amp;nbsp; Ia memaparkan sejumlah langkah konkret Pemkab Sekadau, termasuk Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan 2021amp;ndash;2024. Program strategisnya mencakup bantuan benih unggul, pendampingan sertifikasi ISPO, pembangunan infrastruktur distribusi, serta legalisasi lahan melalui PTSL dan TORA. amp;nbsp; Komitmen terhadap lingkungan dan kearifan lokal juga menjadi prioritas. Sekadau telah mengakui tiga komunitas masyarakat hukum adat Dayak sebagai kawasan perlindungan berbasis adat. amp;nbsp; Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengapresiasi langkah Bupati Sekadau dan mendorong dukungan lebih besar dari pemerintah pusat terhadap inisiatif serupa. Apa yang dilakukan Bupati Aron adalah bentuk nyata keberpihakan kepada petani. Sudah saatnya sawit rakyat menjadi pilar utama industri, bukan hanya pelengkap,amp;rdquo; ujarnya. amp;nbsp; Sabarudin juga menekankan pentingnya pembiayaan sertifikasi ISPO oleh BPDPKS, sesuai Perpres No. 16 Tahun 2025 dan Biaya sertifikasi ISPO semestinya dibiayai penuh oleh BPDPKS. Ini akan membuka akses pasar global bagi petani kita,amp;rdquo; tutupnya.
Read More...