BPKH Catat 95,69% Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Tertinggi Nasional 2025

JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sebesar 95,69 persen, tertinggi di Indonesia sepanjang 2025. Capaian tersebut diumumkan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga di lingkungan DJPKN V Tahun 2025, Kamis (26/2). amp;nbsp; Berdasarkan hasil pemeriksaan Semester II 2025, BPKH telah menuntaskan 244 dari total 255 rekomendasi yang diberikan BPK. Raihan ini sekaligus memperkuat posisi BPKH sebagai lembaga dengan standar kepatuhan tinggi dalam pengelolaan keuangan negara. amp;nbsp; Konsistensi tersebut melengkapi rekam jejak positif BPKH yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak berdiri pada 2017. Hal ini menjadi indikator kuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga yang terus terjaga. amp;nbsp; Auditor Negara Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, mengapresiasi dedikasi BPKH dalam merespons hasil audit. Ia menilai kedisiplinan dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi indikator utama kualitas tata kelola, transparansi, dan kepercayaan publik. amp;nbsp; Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan setiap rekomendasi dijadikan pijakan perbaikan berkelanjutan dan strategi mitigasi risiko. BPKH terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, pengawasan berlapis, serta pengelolaan dana haji yang aman dan patuh regulasi demi menjaga amanah jemaah Indonesia. amp;nbsp; Capaian ini menjadi momentum bagi BPKH untuk memperkuat penerapan good governance dan menjaga amanah pengelolaan dana haji bagi seluruh jemaah Indonesia.

Read More...