Melek digital, kunci kemajuan pemerintahan desa di era modern

18 minutes ago

Pramono Bertemu Teddy di Kantor Seskab, Apa yang Dibahas?

19 minutes ago

Kecelakaan Maut di Tubagus Angke, Mahasiswi Asal Purworejo Tewas Terlindas Truk

20 minutes ago

Kemenperin: Strategi hilirisasi industri RI peroleh pengakuan dunia

21 minutes ago

Momen Haru, Seskab Teddy Bikin Gubernur Pramono Menitikkan Air Mata

21 minutes ago

Titi Anggraini Harap Perindo Kawal Aturan Main Demokratis di Balik Pembahasan RUU Pemilu

22 minutes ago

BYD Racco jadi K-Car EV pertama di Jepang berjarak tempuh 300 km lebih

23 minutes ago

Kemnaker gandeng Microsoft-GreatNusa perkuat bursa kerja berbasis AI

24 minutes ago

Fatin Shidqia Kembali Masuk Studio, Menanti Babak Baru sang Penyanyi Bersuara Ikonik

25 minutes ago

Gempa M 7,1 Guncang Kyushu, Picu Peringatan Tsunami

28 minutes ago

BTN: Perbankan mampu jalankan KPR FLPP tenor hingga 40 tahun

28 minutes ago

Kemenhut perkuat resor wilayah tingkatkan pengelolaan kawasan tapak

31 minutes ago

Buku PDIP Disita Penyidik Rossa Purbo, Pakar Hukum: KPK Tidak Boleh Sewenang-Wenang

JPNN Thu, 13 Jun 2024 17:26 100 1 menit baca

JPNN.com - Pakar hukum pidana Mudzakir menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya melayangkan surat terlebih dahulu dan tidak asal dalam menyita barang seseorang.

Melek digital, kunci kemajuan pemerintahan desa di era modern

Pramono Bertemu Teddy di Kantor Seskab, Apa yang Dibahas?

Kecelakaan Maut di Tubagus Angke, Mahasiswi Asal Purworejo Tewas Terlindas Truk

Kemenperin: Strategi hilirisasi industri RI peroleh pengakuan dunia

Momen Haru, Seskab Teddy Bikin Gubernur Pramono Menitikkan Air Mata

Titi Anggraini Harap Perindo Kawal Aturan Main Demokratis di Balik Pembahasan RUU Pemilu

BYD Racco jadi K-Car EV pertama di Jepang berjarak tempuh 300 km lebih

Kemnaker gandeng Microsoft-GreatNusa perkuat bursa kerja berbasis AI

Fatin Shidqia Kembali Masuk Studio, Menanti Babak Baru sang Penyanyi Bersuara Ikonik

Gempa M 7,1 Guncang Kyushu, Picu Peringatan Tsunami

BTN: Perbankan mampu jalankan KPR FLPP tenor hingga 40 tahun

Kemenhut perkuat resor wilayah tingkatkan pengelolaan kawasan tapak

Dukung tunjuk.id

Buku PDIP Disita Penyidik Rossa Purbo, Pakar Hukum: KPK Tidak Boleh Sewenang-Wenang

Related News

Pakar Hukum Minta Penyidik Telusuri Dugaan Aset Kripto dalam Kasus TPPU Febrie

Pakar Hukum Sebut Penyidik Polri Tak Perlu Izin Presiden untuk Periksa Jampidsus

Kuasa Hukum Tegaskan Japto Tak Tahu Asal-usul Aset yang Disita KPK

Nadiem Divonis 10 Tahun Bui, Pakar: Negara Hukum Tidak Mengenal Kekebalan Jabatan

Perihal Eks Jampidsus Febrie, Pakar Hukum: Hukuman Berat untuk Kepastian Hukum

Pakar Pidana Trisakti dan Pakar Hukum BINUS Soroti Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie, Pakai Frasa 'Kejahatan Struktural'