Hasil Persib Bandung vs DPMM FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Menang Tipis dan Amankan Tiket Semifinal

26 minutes ago

Menteri PKP optimistis target 350 ribu rumah subsidi bisa tercapai

27 minutes ago

Terkait insentif EV, Periklindo: Kepastian lebih penting

27 minutes ago

Apindo nilai langkah preventif penting untuk kurangi potensi PHK

30 minutes ago

Berkat Penguatan Transformasi Danantara, Laba Pelindo Melonjak 60% di Semester I 2026

34 minutes ago

Perry Warjiyo Mundur, Ekonom Unej Dorong Pemilihan Gubernur BI Berbasis Kompetensi

39 minutes ago

PWI Resmi Cabut Laporan Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan oleh Hotman Paris

40 minutes ago

Bareskrim Ungkap Whip Pink Dijual Bebas di Tempat Hiburan Malam Jakarta

44 minutes ago

Legislator minta pemda masif lindungi IHT legal demi ekonomi lokal

45 minutes ago

PWI resmi cabut laporan terhadap Hotman Paris di Polda Metro Jaya

46 minutes ago

Bertemu Megawati, Deputi PM Kamboja Tertarik untuk Terapkan Ideologi Pancasila Kepada Warga Dunia

52 minutes ago

Jaga Kualitas Udara, BMKG Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta Saat Kemarau Panjang

53 minutes ago

Dari upaya pemberian wewenang 'sangat besar' ke Kementerian HAM hingga isu 'hak dilupakan' - Mengapa koalisi sipil tolak revisi UU HAM?

BBC News Fri, 03 Jul 2026 16:24 2 1 menit baca

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hak Asasi Manusia tengah merevisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Koalisi masyarakat sipil menolak sebagian rancangan pasal-pasalnya dan memberikan catatan kritis.

Hasil Persib Bandung vs DPMM FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Menang Tipis dan Amankan Tiket Semifinal

Menteri PKP optimistis target 350 ribu rumah subsidi bisa tercapai

Terkait insentif EV, Periklindo: Kepastian lebih penting

Apindo nilai langkah preventif penting untuk kurangi potensi PHK

Berkat Penguatan Transformasi Danantara, Laba Pelindo Melonjak 60% di Semester I 2026

Perry Warjiyo Mundur, Ekonom Unej Dorong Pemilihan Gubernur BI Berbasis Kompetensi

PWI Resmi Cabut Laporan Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan oleh Hotman Paris

Bareskrim Ungkap Whip Pink Dijual Bebas di Tempat Hiburan Malam Jakarta

Legislator minta pemda masif lindungi IHT legal demi ekonomi lokal

PWI resmi cabut laporan terhadap Hotman Paris di Polda Metro Jaya

Bertemu Megawati, Deputi PM Kamboja Tertarik untuk Terapkan Ideologi Pancasila Kepada Warga Dunia

Jaga Kualitas Udara, BMKG Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta Saat Kemarau Panjang

Dukung tunjuk.id

Dari upaya pemberian wewenang 'sangat besar' ke Kementerian HAM hingga isu 'hak dilupakan' - Mengapa koalisi sipil tolak revisi UU HAM?

Related News

Beri Usulan Revisi UU Polri, Menteri HAM Pigai: Beberapa Jabatan Bisa Diisi Sipil

TPNPB-OPM Bunuh Warga Sipil di Yahukimo, Ini Reaksi Kementerian HAM

Komisi II DPR Akan Sambangi NU hingga Muhammadiyah Bahas Revisi UU Pemilu

LBH Pers Sebut Revisi UU Hak Cipta Jangan Jadi Alat Membatasi Kreativitas

Dukung Revisi UU Hak Cipta, IJTI Sampaikan 4 Sikap untuk Perlindungan Karya Jurnalistik

Belajar dari Negara Lain, Revisi UU Hak Cipta Diminta Tak Merugikan Media dan Masyarakat