mataram-catat-realisasi-penerimaan-pabean-2822-persen

Mataram catat realisasi penerimaan pabean 2.822 persen

6 minutes ago

soroti-polemik-hak-cipta-lagu-piyu-beri-sindiran-pedas-untuk-agnez-mo

Soroti Polemik Hak Cipta Lagu, Piyu Beri Sindiran Pedas untuk Agnez Mo

15 minutes ago

rosan-roeslani-efisiensi-anggaran-tak-ganggu-target-investasi

Rosan Roeslani: Efisiensi anggaran tak ganggu target investasi

20 minutes ago

kkp-potensi-karbon-biru-indonesia-cukup-besar-dan-diakui-dunia

KKP: Potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui dunia

20 minutes ago

menteri-umkm-sebut-pentingnya-tanam-semangat-wirausaha-sejak-dini

Menteri UMKM sebut pentingnya tanam semangat wirausaha sejak dini

21 minutes ago

edy-rahmayadi-selamat-bertugas-bobby-nasution-surya

Edy Rahmayadi: Selamat Bertugas Bobby Nasution & Surya

24 minutes ago

anker-innovations-siap-ubah-standar-pengecasan-cepat-global

Anker Innovations Siap Ubah Standar Pengecasan Cepat Global

25 minutes ago

ojk-mencabut-izin-usaha-pt-sarana-sulut-ventura

OJK mencabut izin usaha PT Sarana Sulut Ventura

26 minutes ago

menteri-pu-memastikan-kualitas-proyek-terjaga-meski-ada-efisiensi

Menteri PU memastikan kualitas proyek terjaga meski ada efisiensi

31 minutes ago

hki-investasi-batal-ratusan-triliun-rupiah-akibat-premanisme-ormas

HKI: Investasi batal ratusan triliun rupiah akibat premanisme ormas

36 minutes ago

anugerah-srikandi-musik-film-indonesia-2025-ajang-apresiasi-seniman-berprestasi

Anugerah Srikandi Musik & Film Indonesia 2025, Ajang Apresiasi Seniman Berprestasi

39 minutes ago

nissan-dikabarkan-akhiri-pembicaraan-merger-dengan-honda

Nissan dikabarkan akhiri pembicaraan merger dengan Honda

43 minutes ago

Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU

JPNN • 2 hours ago

8

Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak nenilai revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib atau tatib DPR yang memberikan kewenangan kepada DPR mengevaluasi pejabat bertentangan dengan undang-undang.

User's comments

Comment Message