Keputusan MK soal Capres-Cawapres Buka Celah Penyimpangan Regulasi Besar-Besaran di Indonesia

JPNN.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Profesor Didin S Damanhuri mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait seorang kepala daerah bisa menjadi capres dan cawapres tanpa memandang batas usia sesuai aturan di UU Pemilu. Menurut ekonom senior tersebut, putusan MK itu berpotensi merusak tatanan regulasi lainnya dalam negeri dan memengaruhi kondisi ekonomi tanah air.

Read More...