desa-jatiluwih-bali-garap-aktivitas-wisata-dorong-ekonomi-warga

Desa Jatiluwih Bali garap aktivitas wisata dorong ekonomi warga

13 minutes ago

polda-metro-sebut-kasat-narkoba-tangsel-tak-terlibat-kasus-narkoba

Polda Metro sebut Kasat Narkoba Tangsel tak terlibat kasus narkoba

20 minutes ago

kadin-bakal-mengembangkan-layanan-daycare-di-lingkungan-dunia-usaha

Kadin bakal mengembangkan layanan daycare di lingkungan dunia usaha

20 minutes ago

kebakaran-disertai-ledakan-terjadi-area-pembuangan-sampah-kalideres

Kebakaran disertai ledakan terjadi area pembuangan sampah Kalideres

23 minutes ago

kemenham-dki-ajak-masyarakat-jaga-kedamaian-cegah-bentrok-terulang

KemenHAM DKI ajak masyarakat jaga kedamaian cegah bentrok terulang

25 minutes ago

kemenham-dki-ajak-warga-jaga-kedamaian-cegah-bentrok-di-jalan-tambak-terulang

KemenHAM DKI ajak warga jaga kedamaian cegah bentrok di Jalan Tambak terulang

25 minutes ago

kasus-propaganda-digital-polda-metro-jaya-sita-rp220-juta

Kasus propaganda digital, Polda Metro Jaya sita Rp220 juta

27 minutes ago

semester-i-2026-sig-catatkan-penjualan-capai-18-juta-ton

Semester I 2026, SIG Catatkan Penjualan Capai 18 Juta Ton

29 minutes ago

kasus-dugaan-tppu-eks-jampidsus-febrie-3-saksi-sudah-diperiksa

Kasus Dugaan TPPU Eks Jampidsus Febrie, 3 Saksi Sudah Diperiksa

44 minutes ago

kssk-libatkan-danantara-sesuai-arahan-presiden-prabowo

KSSK libatkan Danantara sesuai arahan Presiden Prabowo

47 minutes ago

polda-metro-sebut-kasat-narkoba-polres-tangsel-tak-terlibat-peredaran-etomidate

Polda Metro Sebut Kasat Narkoba Polres Tangsel Tak Terlibat Peredaran Etomidate

59 minutes ago

imigrasi-blora-usir-4-wn-tiongkok-terbukti-langgar-izin-tinggal

Imigrasi Blora Usir 4 WN Tiongkok, Terbukti Langgar Izin Tinggal

59 minutes ago

Menko Yusril: Pemerintah Pilih Terbitkan PP Mengatur Penugasan Polisi di Luar Struktur Polri

JPNN Mon, 22 Dec 2025 10:00 142 1 menit baca

Menko Yusril: Pemerintah Pilih Terbitkan PP Mengatur Penugasan Polisi di Luar Struktur Polri

JPNN.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan alasan pemerintah memilih menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) daripada langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam mengatur penugasan polisi di luar struktur kepolisian.

Komentar

Tulis komentar

0 karakter