Elnusa Petrofin Laksanakan 1.010 Kegiatan CSR Melayani Masyarakat Sepanjang 2025

24 minutes ago

Sidang Lanjutan Anak Riza Chalid, Hamdan Zoelva: Ada Perubahan Mendasar Dalam Dakwaan

39 minutes ago

Ini Jadwal Tayang Papa Zola The Movie di Bioskop Indonesia

40 minutes ago

Kios Diduga Jual Obat Keras di Tangsel Laris Diserbu Muda-Mudi, Polisi Cek Lokasi

46 minutes ago

Bisikan Gaib: Penyakit Misterius yang Mengakhiri Hidup Ayah

1 hour ago

Meiska Adinda Debut Tampil di Malaysia, Terharu Terima Sambutan Fans

1 hour ago

Polisi identifikasi pelaku jambret jemaat gereja di Jakut

1 hour ago

Pustral UGM: 90,9 persen publik puas transportasi Nataru

1 hour ago

Jelang Idul Fitri 2026, Pelni siap ajukan penambahan kuota BBM

1 hour ago

Boni Hargens: Rekomendasi Kompolnas Soal Reformasi Polri Tak Ada Kejutan

1 hour ago

Pencuri Kabel Listrik Berpura-pura Jadi Petugas PLN Digulung Polisi

1 hour ago

Bukan Bioskop-bioskopan, Waktunya Maraton Film Action di GTV Big Movies!

1 hour ago

Pemerintah Klaim Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Bukan untuk Mengekang Demokrasi

JPNN • Mon, 05 Jan 2026 15:18

15

Pemerintah Klaim Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Bukan untuk Mengekang Demokrasi

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengeklaim bahwa Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi.

User's comments

Comment Message

Elnusa Petrofin Laksanakan 1.010 Kegiatan CSR Melayani Masyarakat Sepanjang 2025

Sidang Lanjutan Anak Riza Chalid, Hamdan Zoelva: Ada Perubahan Mendasar Dalam Dakwaan

Ini Jadwal Tayang Papa Zola The Movie di Bioskop Indonesia

Kios Diduga Jual Obat Keras di Tangsel Laris Diserbu Muda-Mudi, Polisi Cek Lokasi

Bisikan Gaib: Penyakit Misterius yang Mengakhiri Hidup Ayah

Meiska Adinda Debut Tampil di Malaysia, Terharu Terima Sambutan Fans

Polisi identifikasi pelaku jambret jemaat gereja di Jakut

Pustral UGM: 90,9 persen publik puas transportasi Nataru

Jelang Idul Fitri 2026, Pelni siap ajukan penambahan kuota BBM

Boni Hargens: Rekomendasi Kompolnas Soal Reformasi Polri Tak Ada Kejutan

Pencuri Kabel Listrik Berpura-pura Jadi Petugas PLN Digulung Polisi

Bukan Bioskop-bioskopan, Waktunya Maraton Film Action di GTV Big Movies!

Pemerintah Klaim Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Bukan untuk Mengekang Demokrasi

User's comments

To post comment, you need to sign-in first Untuk menulis komentar, anda harus login/masuk terlebih dahulu.

Related News

Wamenkum Sebut Jokowi Sempat Tak Setujui Pasal Penghinaan Presiden saat Godok KUHP Baru

Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Menteri Pigai: di Jerman Itu Ada, tetapi

Kemenkum Tegaskan Pasal Penghinaan untuk Melindungi Harkat dan Martabat Presiden

Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres Bersifat Delik Aduan Absolut, Apa Artinya?

KUHP Baru: Menghina Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara Bisa Dipenjara, Ini Alasannya

AS Tangkap Presiden Venezuela, Pemerintah Pastikan WNI Aman

To post comment, you need to sign-in first
Untuk menulis komentar, anda harus login/masuk terlebih dahulu.