'Saat diperpanjang hingga 2041, pemilik ulayat tak dilibatkan, sekarang ditambah lagi hingga 2061' - Pemerintah Indonesia dinilai terburu-buru memperpanjang kontrak Freeport

Keputusan Indonesia memperpanjang izin usaha pertambangan khusus PT Freeport hingga 2061 dikritik sejumlah kalangan. Seorang pakar energi menganggap perpanjangan kontrak itu tak memiliki alasan mendesak. Ada tuduhan pula dari masyarakat adat, pegiat lingkungan, serta tokoh agama di Timika, Papua, bahwa proses perpanjangan izin itu tak melibatkan orang-orang asli Papua.

Read More...