Transparansi Dana KIP Kuliah Disorot, Dirjen Dikti Didesak Beri Klarifikasi

Massa aksi melakukan unjuk rasa terkait dugaan korupsi dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Medan, Selasa (17/2/2026). amp;nbsp; Dugaan korupsi dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan LLDikti Wilayah I kini menjadi sorotan hingga tingkat pusat. Mahasiswa dan DPRD Sumatera Utara mendesak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) memberikan klarifikasi terbuka terkait mekanisme persetujuan dan pengawasan anggaran tersebut. amp;nbsp; Desakan ini muncul setelah pihak terlapor disebut menyatakan bahwa seluruh persetujuan dan keputusan strategis berada di tingkat pusat. Mahasiswa menilai pernyataan itu justru memperkuat perlunya penjelasan langsung dari Dirjen Dikti agar tidak terjadi kesan saling lempar tanggung jawab. amp;nbsp; Perwakilan mahasiswa, Haris Hasibuan, menegaskan dana KIP Kuliah merupakan hak mahasiswa kurang mampu dan bagian dari program strategis negara untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus dijelaskan secara transparan. amp;nbsp; amp;ldquo;Jika seluruh persetujuan anggaran ditentukan di pusat, maka Dirjen Dikti harus memberi penjelasan resmi kepada publik,amp;rdquo; ujarnya. amp;nbsp; Laporan dugaan penyimpangan telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Aparat penegak hukum diminta memproses laporan secara profesional dan transparan. amp;nbsp; Anggota DPRD Sumut, Ahmad Darwis, menilai kasus ini menyangkut masa depan mahasiswa dari keluarga kurang mampu sehingga perlu menjadi prioritas. Ia juga menekankan pentingnya penjelasan dari Dirjen Dikti untuk memperjelas alur kewenangan dan sistem pengawasan. amp;nbsp; Mahasiswa dan DPRD Sumut sepakat, transparansi dari tingkat pusat menjadi kunci penyelesaian polemik ini. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak Dirjen Dikti.

Read More...