DPR RI: Gubernur BI baru harus jaga independensi bank sentral

2 minutes ago

Akademisi Binus: Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Febrie Bernilai Besar, Penanganannya Tak Boleh Istimewa

24 minutes ago

Airlangga sebut insentif EV akan dikaitkan program mobil nasional

29 minutes ago

Pjs Gubernur BI Destry minta pelaku pasar tak perlu panik!

36 minutes ago

Danantara ungkap target restrukturisasi BUMN hingga program perumahan

38 minutes ago

Airlangga sebut RI masih lobi AS agar tarif sawit dikecualikan

42 minutes ago

Bank Mega Syariah Serahkan Hadiah Voucer Haji Khusus Senilai Rp245 Juta

45 minutes ago

Soal ajudan Febrie Adriansyah ditembak, Polda Metro Jaya sebut hoaks

46 minutes ago

Sampah di Pinggir Rel Stasiun Pasar Minggu Terus Menumpuk Meski Diangkut Setiap Hari

52 minutes ago

Akademisi Unsoed ingatkan pentingnya prinsip 2L dalam berinvestasi

58 minutes ago

7 Makanan yang Bantu Tingkatkan Gairah Seksual

1 hour ago

Maling kembali gasak sepeda motor di Kemanggisan

1 hour ago

Koalisi Sipil Tolak Darurat Militer: Negara Diminta Perbaiki Kebijakan, Bukan Perluas Peran TNI

JPNN Tue, 02 Sep 2025 12:17 80 1 menit baca

JPNN.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, PBHI, HRWG, dan sejumlah organisasi lainnya menolak tegas rencana penerapan status darurat yang dinilai akan membuka jalan bagi darurat militer. Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan menyelesaikan akar masalah gejolak sosial dan justru bertentangan dengan Konstitusi.

DPR RI: Gubernur BI baru harus jaga independensi bank sentral

Akademisi Binus: Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Febrie Bernilai Besar, Penanganannya Tak Boleh Istimewa

Airlangga sebut insentif EV akan dikaitkan program mobil nasional

Pjs Gubernur BI Destry minta pelaku pasar tak perlu panik!

Danantara ungkap target restrukturisasi BUMN hingga program perumahan

Airlangga sebut RI masih lobi AS agar tarif sawit dikecualikan

Bank Mega Syariah Serahkan Hadiah Voucer Haji Khusus Senilai Rp245 Juta

Soal ajudan Febrie Adriansyah ditembak, Polda Metro Jaya sebut hoaks

Sampah di Pinggir Rel Stasiun Pasar Minggu Terus Menumpuk Meski Diangkut Setiap Hari

Akademisi Unsoed ingatkan pentingnya prinsip 2L dalam berinvestasi

7 Makanan yang Bantu Tingkatkan Gairah Seksual

Maling kembali gasak sepeda motor di Kemanggisan

Dukung tunjuk.id

Koalisi Sipil Tolak Darurat Militer: Negara Diminta Perbaiki Kebijakan, Bukan Perluas Peran TNI

Related News

Akademisi Binus Ingatkan Gejala Kudeta di Berbagai Negara dan Meluasnya Peran Militer di Jabatan Sipil

Koalisi Sipil Desak Penghentian Pelatihan Militer Seusai Lima Peserta Meninggal

Koalisi Masyarakat Sipil Mengkritik Keterlibatan TNI & Komcad Menjaga Demonstrasi Mahasiswa

Pembelaan Nadiem: Kebijakan Chrome OS Menghemat Negara Rp3,9 Triliun, Bukan Merugikan

Mantan Menteri Kehakiman Korsel Divonis 25 Tahun Penjara Terkait Peran dalam Darurat Militer

Dari upaya pemberian wewenang 'sangat besar' ke Kementerian HAM hingga isu 'hak dilupakan' - Mengapa koalisi sipil tolak revisi UU HAM?